Konsep Kasar Pemerintahan Papua Barat (Terbuka untuk Diskusi)
Kepada Yth.:
Para Pimpinan Adat dan Kaum Intelektual di Papua Barat
Hal: Konsep Kasar Pemerintahan Papua Barat (Terbuka untuk Diskusi)
Author: Sem Karoba
Email: WP@...
Saya tahu bahwa para ahli bidang ilmu pemerintahan, ahli hukum, dll. telah memikirkan hal ini, tetapi berikut ini adalah suara dari masyarakat yang berpola adat dan suku. Perkenankanlah saya menyampaikan isi hati yang ada di dalam benak masyarakat Papua yang belum pernah mengemuka karena manipulasi dan kolusi politik dari negara adikuasa.
A. LATAR BELAKANG
1. Kita perlu sadari bahwa bilamana pemerintahan Indonesia akhirnya pergi, kita harus mengahadapi pemerintah Papua Barat, yang akan melanjutkan misi dan tugas perkosaan, penganiayaan, intimidasi, exploitasi sumberdaya alam dan manusia, penghilangan orang-orang penting, peracunan, pemenjaraan, dll. dan hal-hal ini akan lebih parah jikalau dijalankan oleh pemerintah Papua terhadap orang-orangnya sendiri. Akan lebih biadab daripada yang ada karena masyarakat akan berpesta tetapi pesta untuk siap mati dalam keadaan lebih buruh lagi karena orang sesuku dan sebangsa sendiri melakukan aksi pembunuhan. Tegah sekali bunyinya, tetapi itu pasti akan terjadi.
2. Kita tidak perlu optimistik dengan pemerintahan kita sendiri karena tetangga terdekat Papua Niugini telah terus terang berbicara kepada kita bahwa ketegangan dan penganiayaan itu masih akan tetapi ada. Beberapa gunung yang belum menjadi lembah akan dipercepat. Beberapa pohon yang masih menjadi tempat lindungan flora dan fauna serta masyarakat pribumi akan menjadi kota-kota dengan jalan beraspal dan rumah berdinding beton. Beberapa jalan yang belum dibangun akan menjadi prioritas lima tahun pertama. Beberapa suku yang belum dijangkau oleh barat dengan agama dan konsep hidup mereka akan secepatnya dijangkau. Pendek kata, "Semua yang hidup akan mati, dan akan mati karena dimatikan/dibunuh." Siapa yang akan membunuh? Tidak lain. Orang-orangnya sudah ada di situ. Mereka itu perusahaan-perusahaan, badan-badan bantuan, wadah-wadah agamawi, dll. yang secara langsung menjadi perpanjangan tangan dan kaki dari negara-negara adikuasa yang sampai saat ini melihat
Papua Barat sebagai lahan subur untuk exploitasi.
3. Kalau kita lihat peta dunia, Papua Barat adalah satu dari sedikitnya tiga tempat di dunia yang sumberdaya alam dan manusianya belum dikelola/ dirubah secara berarti oleh penguasa "dunia barat." Di dunia ini ada konsep: "Semua manusia di dunia ini harus menjadi sama dengan orang barat dan pola barat harus diterapkan bagi semua manusia dan pemerintah, yaitu "demokrasi". Mereka sedang berusaha menjadikan dunia ini menjadi:
Satu dalam sistem pemerintahan, bahkan satu pemerintah saja yang mengatasi semua yang lain;
Satu dalam bahasa, Bhs. Inggris;
Satu dalam agama; kemungkinan besar beraliran Kristen, atau bersahabat dengan Kekristenan;
Satu ras;
Satu pikiran dan perasaan. Pikiran itu seperti ini: Pembangunan itu bagus, tebang kayu itu perlu, bunuh orang itu wajib untuk keamanan, dll. dll.
1. Untuk itu mereka akan melakukan semua hal yang dapat mereka perbuat. Mereka akan menempuh jalan, bahkan dengan penumpahan darah seperti yang kita lihat di Timor Timor dan the Balkans. Semua ini bukan kebetulan, semua adalah di bahwa rancangan yang matang dan jauh-jauh hari. Di Papua Barat, mereka sudah ada bersama kita. Mereka sedang tidur dan makan bersama kita. Mereka sedang ikut rapat-rapat dengan kita. Mereka itu akan mengatakan, "Mari kasih lehermu, saya haus darah dan lapar daging sekian bulan setelah Timor Timur!"
2. Tujuan utama mereka adalah ini:
Penambangan di Tembagapura harus berlanjut tanpa halangan apapun, karena bila itu dihalangi, ekonomi barat akan dipengaruhi secara berarti;
Penebangan kayu harus berjalan karena dunia barat sudah tidak punya pohon-pohon lagi untuk membuat kertas, membuat perkakas rumah, membangun rumah, dll.
Pembangunan jalan raya, pembangunan dam di Mamberamo harus jalan karena badan-badan dunia harus membawa keluar semua yang ada di Papua Barat, tanpa meninggalkan ampas sedikitpun.
1. Kita perlu sadari bahwa persoalan kita di Papua Barat sebenarnya tidak diciptakan oleh Jakarta saja, tetapi oleh negeri-negeri jauh. Merekalah yang duduk bersantai, makan dan tidur nyenyak. Sementara prajurit Indonesia dibayar untuk membunuh orang Papua Barat demi kepentingan mensuplai kebutuhan dan mempertahankan kenyamanan di negeri-negeri jauh tadi. Di sinilah kebodohan Jakarta. Jakarta sudah tidak pekah dan tidak lihai dalam melihat dirinya dipermainkan sebagai puppet (boneka) interest barat sejak Pemerintah Orde Baru. Sampai saat ini sudah nyata-nyata dunia luar mencampuri urusan dalam negeri Jakarta. Ini aneh tapi nyata. Apa yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang dididik sebagai intelektual-intelektuan itu? Mereka sudah dikontrol oleh Pusat Pengontrolan Otak dan Pikiran di negara jauh, yang mengontrol mereka dengan "remote control". Seperti anda dapat mengontrol channel televisi atau putar video dari jauh, demikian pengontrolan itu sedang
terjadi. Ini mimpi? Sudah nyata, saudara-sauradaku.
2. Oleh karena itu, kita harus lihai untuk melihat kenyataan masyarakat Papua dan berusaha menolong rakyat, bukan memuaskan hati dan pikiran para perampok dan pemerkosa hak rakyat itu. Kita harus berpihak pada diri kita sendiri. Kita jangan melakukan aksi "suicide" (bunuh diri sendiri) dengan langkah yang dapat kita ambil hari ini. Kita harus mencapai tujuan kita: "Menyelamatkan manusia, alam Papua dan segala isinya", bukan sebaliknya.
B. KONSEP KASAR "PEMERINTAH PAPUA YANG MEMIHAK PADA RAKYAT"
1. Konsep dan bentuk "negara" dan "pemerintahan" adalah sahabat dekat, seperti ipar dan mantu dengan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan, exploitasi, dan perusakan lingkungan (rumah rakyat Papua) seperti yang sudah sedang berlangsung sejak Belanda dan Jerman menginjakkan kai mereka di Pulau kita ratusan tahun lalu. Karena itu, sebenarnya apa yang terjadi sekarang adalah "rancangan pembangunan pemerintahan ala barat" yang di dalamnya dunia barat akan terus dan meneruskan exploitasi sumberdaya manusia dan tanah kita.
2. Sehubungan dengan no. 1 di atas, saya mau sampaikan posisi yang harus kita ambil bahwa menciptakan sebuah "pemerintah ala barat" mengantikan "pemerintah ala barat bernama Indonesia" adalah suatu tindakan yang paling keliru. Hal ini tidak akan mengakhiri penderitaan rakyat. Barangkali akan memperlahan proses eksplotasi dan akan menghentikan beberapa hal, tetapi percayalah, itu tidak akan menyelesaikan masalah-masalah hakiki yang sedang terjadi, khususnya hak asasi manusia dan perusakan alam dan tanah.
3. Ada pihak yang menyarankan agar semua wilayah-wilayah Indonesia dibentuk federasi atau diberikan otonomi luas di bawah Indonesia dan kita perlu membangun demokrasi di Indonesia. Kalau ini yang kita pilih, maka itu sesuatu yang mustahil. Jakarta sendiri telah ‘corrupt’. Orang-orangnya sudah dikontrol dari tangan besi di luar wilayah Indonesia. Mereka sudah mesra satu sama lain selama pemerintah Orde Baru, dan pasti, "Kemesraan itu tidak tega dibiarkan berlalu." Demi emas, perak, pohon, minyak, dll. di Papua Barat, Jakarta akan dibius, biar Megawati sekalipun, mereka sudah nampak terbius, dan setahun lagi mereka sudah akan tak sadar apa yang sedang mereka buat. Mereka sudah akan lupa apa yang mereka telah katakan dalam kampanye-kampanye mereka selama 30 tahun lebih. Itu bukan Mega sendiri, itulah pola demokrasi barat. "Tidak masalah kalau anda memenuhi janji atau tidak, yang penting sekarang adalah memenangkan suara!" Karena itu, jangan heran kalau
Megawati dan Gus Dur membiarkan bahkan mendukng pembunuhan orang Papua Barat tahun depan.
4. Ada tegangan yang cukup berarti antara "Pola Barat" yang sudah sedang diekspose kepada kita, dan "Pola Pribumi" yang sudah lahir dan ada selama berabad-abad di tanah Papua. Sebanarnya Jakarta sudah punya "Pola Pribumi", tetapi itu dihancurkan, dan itu kerugian mereka sendiri. Mereka sesali atau tidak, itu urusan mereka. Dari kesalahan-kesalaahn ini, kita harus lebih peka dan pandai mengantisipasi diri. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sudah jelas, maka kita lebih bodoh lagi daripada Jakarta.
5. Untuk menengahi tegangan ini, kita perlu pikirkan sebuah pemerintahan di Papua Barat dengan nama, "Pemerintahan Demokrasi Kesukuan", bukan demokrasi federal atau demokrasi terpimpin, seperti diperdebatkan di Jakarta dan di dunia liberal pada umumnya. Demokrasi Kesukuan (Tribal Democracy) ini memiliki ciri-ciri seperti berikut.
B. KONSEP DEMOKRAIS SUKU/ADAT
1. Bentuk Pemerintahan: Demokrasi Kesukuan
2. Kedudukan setiap suku dalam Demokrasi Kesukuan. Setiap suku, entah itu suku kecil atau besar, suku primitif atau modern, suku maju atau ketinggalan jaman, suku berpendidikan tingga atau buta huruf, semua akan memiliki STATUS SAMA DAN SEJAJAR di dalam Dewan Adat mereka masing-masing. Mereka akan memerintah di dalam suku mereka masing-masing tanpa ada gangguan ata campur tangan dari suku lain (suku tetangga sekalipun). Misalnya, bila Masyarakat Bade di Mamberamo belum dapat berbahasa Inggris, orang Lani tidak usah usik dan pergi kesana menginjili, mendidik, membawa bantuan dana, atau apapun ke sana. Sama sekali bukan urusan suku lain. Tentu saja, Kepala Suku Bade akan diundang atau masyarakat Bade akan datang ke suku-suku lain untuk melihat dan belajar di suku-suku lain, tetapi keputusan untuk membangun suku mereka itu tergauntung mereka sendiri. Tidak ada suku lain manapun yang punya hak memberikan perintah kepada mereka. Tidak ada orang dari suku lain
manapun, kulit manapun yang ada di sana bertindak sebagai "para nabi" atau "para rasul" suku Bade. Mereka akan maju dalam tenggang waktu dan kecepatan mereka sendiri, yang pasti adalah mereka akan maju ke arah tertentu sesuai kemauan mereka.
3. Pengelolaan urusan suku: Setiap suku akan mengorganisir masyarakat dan kampung-kampung mereka sendiri-sendiri. Tidak dibutuhkan suku lain ata suku-suku tertentu yang menganggap diri terdidik, berpendidikan, "suku elit" datang dan mengekspose keahlian atau pengetahuan atau gelar kependidikan mereka dan menganggap remeh sesama manusia dan sebangsa sendiri. Semua suku memperlakukan sesama suku sebagai sederajat dan setara. Dengan kata lain, Papua Barat sebagai suatu suku/masyarakat, kita tidak perlu ciptakan suatu elit politisi atau politik bagi kita. Bahayanya adalah para elit politisi itu akan mudah dipakai oleh penjilat darah, yang tidak berperasaan manusiawi tetapi yang lebih mementingkan keuntungan, yang tidak tahu-menahu dengan manusia Papua dan yang tidak berberasaan kasih kepada orang Papua.
4. Penanganan ekonomi: Secara ekonomi, satu suku akan 100% (sepenuhnya) bertanggungjawab atas pengelolaan semua sumberdaya yang dimiliki. Tidak perlu kita ciptakan system di mana satu pihak merencanakan pembangunan, penebangan kayu, pengambilan hasil bumi, dll. lalu datang memberikan perintah untuk setujui dan pindah, dll. dll. seperti yang terjadi sekarang. Kalau gunung mau dijadikan lembah seperti yang terjadi di Timika, maka itu tanggungjawab dan keputusan lima suku yang ada di sana. Kalau danau mau dipenuhi tanah untuk pemukiman, itu urusan suku yang memiliki danau itu. Kalau sungai mau dijadikan dam (seperti di Mamberamo sekarang), itu semuanya tergantung pada suku-suku yang bersangkut dengan kegiatan itu. Tentu suku-suku lain dapat menyampaikan saran dan pendapat, tetapi bukan keputusan.
5. Administrasi Pemerintahan: Adminstrasi pemerintahan perlu dipusatkan di kantor yang disebut Kantor Pusat Administrasi (KPA), yang lebih masuk akan kalau berpusat di tengah-tengah wilayah Papua Barat akan menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan pengetikan ke komputer, pemroyekan keputusan, dan dokumentasi. KPA adalah tempat di mana orang terdidik (berpendidikan) Papua Barat bertempat. Mereka tidak untuk membuat keputusan, tetapi untuk mendengarkan pendapat dan usulan para kepala suku mereka, dan kalau perlu memberikan masukan-masukan, untuk memformulastikan isi hati dan usulan agar dapat disajikan kepada dunia internasional dan supaya dipahami umum. Staff KPA akan dipilih oleh setiap suku untuk mewakili mereka di KPA. Setiap keputusan akan dibuat setiap suku dan diserahkan wakil mereka di KPA untuk pemantapan.
6. Pimpinan Pemerintahan: KPA akan dikepalai oleh seorang Kepala Kantor bersama Sekretaris dan Bendahara serta didampingi oleh para ahli dan spesialis urusan khusus. Tugas administrasi perkantoran akan dikepalai oleh Kepala Kantor dan Kepala Kantor akan diganti secara bergilir sesuai aturan main yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kami tidak perlu punya Presiden atau Perdana Menteri atau DPR, dll. dll. Kami sebagai orang yang hidup dalam suku sudah memiliki "Pimpinan Adat/Suku" Kalau dunia barat ingin sebuah pemerintah maka, itulah Pemerintahan Adat. Kalau mereka ingin "democracy" maka, itulah "Demokrasi Kesukuan/ Tribal Democracy."
7. Suku-suku dan kepala-kepala suku: Papua Barat memiliki sekitar 245 suku. Itu berarti hal yang sangat wajar kalau Pemerintahan Papua Barat memiliki 245 Kepala Suku sebagai pimpinan pemerintahan suku. Kemudian barangkali sedikitnya dua orang dari setiap suku mewakili suku mereka dan bekerja di KPA (jadi 2 X 245 staff administrasi di KPA) ditambah dengan para akademisi, ahli dan tenaga spesialis.
Kepala-kepala suku ini akan dibantu oleh beberapa pimpinan, sepeti: Kepala Perang, Kepala Kebun, Kepala Makan, Kepala Kebun, dll.dll. seperti yang sudah ada dalam setiap suku. Kepemimpinan adat Papua tidak kekurangan apapun juga sama sekali. Semua komponen lengkap, tinggal diakui dan ditegakkan.
Cuma, di wilayah pantai akan menerapakan pola ondoafi dan ondofolo, tetapi di pegunungan akan menerapkan pola biasa seperti yanga ada sekarang di mana ada kepala perang, kepala kebun, dll.
Tidak ada demokrasi yang "dari surga" di dunia ini. Tidak ada pemerintahan yang memiliki "Alkitab" sebagai standard pemerintahan. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, sistem pemerintahan adatpun tidak sempurna, tetapi itu tidak berarti sistem barat harus menggantikannya. Semuanya mencirikan dan milik setiap orang yang mendiami wilayah geografis dan politik tertentu. Oleh karena itu, sistem demokrasi barat tidak harus dipaksakan di tanah Papua yang hidup dalam suku-suku untuk HARUS diterapkan. Ini sama dengan isu kekristenan di mana dikatakan, "Hanya ada satu-satunya jalan ke sorga!" Demikian pula sekarang isu "Hanya ada satu-satunya jalan ke demorasi!" Ini perlu kita cermati.
1. Hubungan antarabangsa: Pasti orang Papua perlu perwakilannya di badan-badan internasional seperti UN dll. Juga pasti kita perlu ada wakil-wakil di negara lain. Oleh karena itu, yang ideal adalah masing-masing suku yang bersangkutan dengan negara-negara tertentu mewakilkan wakilnya ke negara-negara terkait. Misalnya, bila masayarakat Mee punya kontrak penambangan dengan Freeport yang bermarkas di New Orleans, Amerika Serikat, maka perwakilan atas nama Papua Barat perlu diwakili oleh suku Mee di Amerika Serikat. Bila beberapa suku terlibat, maka suku-suku yang terkait perlu menyelenggarakan rapat untuk mengigim utusan mereka. Itu bukan sebagai duta besar, tetapi wakil rakyat Papua yang diwakili oleh satu atau beberapa suku.
Sedangkan KPA akan menyelenggarakan tugas administrasi berkaitan dengan hubungan-hubungan ini karena KPA akan memiliki para staff ahli dll. dll.
2. Pembagian kekayaan alam: Kalau beberapa wilayah secara alamiah memiliki kekayaan lebih dari pada suku-suku lain seperti lima suku saja yang berada di wilayah Timika, dan ratusan suku lainnya tidak, maka perlu diketahui bahwa:
Pada prinsipnya, kita bukan masyarakat yang mementingkan diri sendiri seperit yang nampak di dunia barat. Kita lebih mengutamakan rakyat/masyarakat dari pada diri sendiri. Secara alamiah, itu pasti bahwa suku-suku yang memiliki lebih banyak akan membagikan kepada suku-suku yang tidak memiliki;
Suku-suku yang tersangkut akan menyelenggarakan rapat secara terpisah untuk mengatur semua yang dapat diperbuat. Setelah itu, dalam rapat umum, kesemua suku menyampaikan keputusan mereka dan dibuat keputusan umum untuk diterapkan;
Keputusan akhir ini akan dikelola oleh KPA untuk selanjutnya dijual kepada investor;
Dalam keputusan itu harus dinyatakan pula berapa besar hasil bumi yang mereka mau berikan kepada suku-suku lain di seluruh Papua Barat, secara proportsional. Secara orang Papua, kita tahu persis bahwa sebenarnya tidak ada ketamakan dalam jiwa orang Papua sebagai orang suku. Ketamakan dan monopoli adalah konsep dan praktek barat dan peradaban modern. Kita pasti akan mengatakan "We share what we have!" "Kita nikmati bersama apa yang kita miliki sekarang."
1. Hubungan dengan investor luar: Kalau hal no. 8 ini terjadi, maka semua urusan kontrak, investasi, rencana pembangunan, dll. yang berkaitan dengan pihak swasta atau pemerintah luar akan di bahas oleh setiap suku yang tersangkut dan dikemukakan dalam rapat antara suku yang tersangkut untuk mengambil keputusan. Semua suku punya hak veto yang sama. Misalnya, bila Dam Mamberamo dibangun, dan untuk itu perlu jalan yang tembus tanah suku-suku di Arso, Genyem, dll. maka setiap suku yang tanahnya diambil untuk jalan harus memberikan pendapat, apakah mereka menolak atau menerima, dan kalau itu ditolak, tidak ada pihak manapun yang dapat memaksan mereka untuk setujui, hanya demi Dam Memberamo.
2. Law and Order (Hukum dan Perturan): Hukum adat akan dipegang teguh. Seperti yang terjadi sekarang, setiap suku punya norma perilaku. Juga, karena kita semua orang Papua, kita sudah memiliki hukum dan aturan main yang serupa. Yang perlu kita buat adalah agar suku-suku tetangga memiliki dan memahami aturan main suku tertentu. Tidak ada dan tidak perlu ada hukum nasional yang biasanya membantu penguasan dan orang asing untuk memakainya dan mengeksploitasi rakyat dan alam semesta.
3. Angkatan Bersenjata dan Keamanan: Masyarakat adat tidak mengenal angkatan bersenjata. Konsep perpisahan pihak legistatif (mereka yang mencetak hukum), judikatif (mereka yang menegakkan hukum) dan eksekutif (mereka yang menjalankan aturan/hukum) dan hankam (mereka yang membantu penegakkan hukum dan keamanan) adalah konsep barat yang tidak cocok dengan masyarakat dan pemerintahan adat Papua maupun pemeritahan adat di seluruh dunia. Pemerintahan adat mengenal angkatan bersenjata adalah semua lelaki yang lahir ke dalam suku itu. Semua lelaki dan beberapa wanita yang ingin bergabung adalah hak mereka. Kalau perempuan mau jadi anggota angkatan bersenjata suatu suku tertentu, itu akan diatur oleh orang tua wanita itu, atau kalau itu ibu rumah tangga, maka diatur di dalam rumah tangga dan disampaikan kepada kepala suku (kepala perang)
B. KEUNTUNGAN DAN PERMASALAH DALAM SISTEM INI
1. Keuntungan
Keuntungan dari memiliki "Demokrasi Kesukuan" adalah bahwa:
Resiko-resiko perencanaan di kantor pusat dan memaksakan penebangan kayu dan eksplotasi sumberdaya alam dan lingkugan hampir akan lenyap;
Rasa kecurigaan-kecurigaan antara satu suku dan lain akan ditiadakan;
Satu atau beberapa suku tertentu tidak akan mendapatkan peluang untuk menjadi elit politik dan menjadi pemusnah alam dan manusia Papua;
Perang suku akan ditiadakan. Inilah yang menjadi kekuatiran sekarang di dunia barat. Mereka melihat negara-negara di Afrika dan Papua Nugini dan mereka katakan, "Orang yang hidup dengan suku-suku tidak baik kalau punya pemerintahan sendiri karena mereka akan perang suku!" Yang benar, ini terjadi karena apa? Karena mereka memaksa menerapkan "demorasi barat" yang tidak cocok dengan masyarakat suku seperti kita. Sama dengan orang Islam disuruh makan daging babi, dan kalau mereka tolak atau kalau tidak diterima, mereka dicap sebagai primitif atau tidak benar. Setipa agama, setiap bangsa, setiap suku punya sistem pemerintahannya. Persoalan hanya muncul saat pola barat dianggap sempurna bagi semua manusia di dunia ini.
Kita akan hidup dalam hubungan yang baik dengan sesama suku, antara suku dan juga dengan dunia internasional dan dengan alam semesta.
Pola ini benar-benar mewakili adat dan kenyataan hidup orang Papua. Ide ini jarang dibicarakan karena dianggap tak bisa, tetapi sebenarnya ini pemecahan yang tepat.
1. Persoalan dalam sistem ini
Kita sudah di"brain-washed" (diracuni) oleh kapitalis barat dengan pandangan bahwa kemerdekaan berarti presiden, menteri, gubernur, duta besar, dll. dll, sehingga barangkali usulan ini dilihat lucu. Padalah sitem mereka membantu mereka untuk terus merusak dunia ini.
Kita sudah punya rencana dengan kabinet segala macam, sehingga ide ini akan dianggap aneh dan tak mungkin diterapkan.
Dunia barat yang kapitalis itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mematikan ide ini. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka dapat berbuat, bahkan dengan membunuh orang yang datang dengan ide seperti ini. Itu pasti. Itu mereka telah perbuat di seluruh dunia. Ini bukan rahasia lagi. Dunia barat akan mendekati, mempromosikan dan membantu orang Papua yang akhirnya bisa memberikan peluang-peluang kepada kapitalis barat untuk terus mengangkut keluar semua harta orang Papua dan bila perlu membunuh masyarakat Papua dengan tangan dan senjata Papua sendiri.
Dunia barat akan menciptakan perang antar suku dan memperburuk situasi dan akhirnya mereka akan bilang: "Demokrasi Kesukuan" tidak baik, mari kita bentuk pemerintahan yang demokratis, yang akhirnya akan menguntungkan mereka sendiri.
B. USULAN PENUTUP
1. Setiap kepala suku di Papua Barat perlu mengklaim kepemimpinan mereka dari tangan politisi dan pimpinan-pimpinan lain yang dimasukkan dari luar mereka;
2. Setiap kepala suku di Papua Barat perlu berhati besar dan merangkul pemuda dan kaum intelektual Papua Barat untuk mengarahkan dan memimpin pergerakan menuju kehidupan yang sesuai dengan adat dan kepercayaan orang Papua Barat;
3. Setiap kepala suku Papua Barat perlu melakukan rapat-rapat rutin dan komunikasi terbuka sejak dini agar kekosongan ini tidak dipakai oleh para "pelacur politik" di Jakarta maupun di tanah kita sendiri untuk memainkan kita.
4. Para intelektual dan "elit politik" Papua Barat perlu menyadari bahwa kita pada dasarnya adalah orang Papua dan kita punya suku. Kita masyarakat suku, bukan masyarakat dalam peradaban modern. Kita manusia modern dalam suku kita sendiri. Kita tidak perlu terbius oleh ilmu, pengetahuan, teori, pola, sistem dan keahlian dunia luar yang di luarnya nampak menggiurkan, tetapi sebenarnya hampa di dalamnya.
5. Mari kita lanjutkan Dialog Nasional II yang diatur oleh FORERI dan PGI yang memberi peluang kepada Pimpinan Adat Papua Barat untuk melanjutkan dialog dan agar dialog tidak diblok oleh para pemanfaat peluang (opportunists) di Jakarta dan di Papua sendiri.
Ini suara pribadi, tetapi saya percaya semua orang suku Papua punya hati untuk hidup seperti ini.
Para Pimpinan Adat dan Kaum Intelektual di Papua Barat
Hal: Konsep Kasar Pemerintahan Papua Barat (Terbuka untuk Diskusi)
Author: Sem Karoba
Email: WP@...
Saya tahu bahwa para ahli bidang ilmu pemerintahan, ahli hukum, dll. telah memikirkan hal ini, tetapi berikut ini adalah suara dari masyarakat yang berpola adat dan suku. Perkenankanlah saya menyampaikan isi hati yang ada di dalam benak masyarakat Papua yang belum pernah mengemuka karena manipulasi dan kolusi politik dari negara adikuasa.
A. LATAR BELAKANG
1. Kita perlu sadari bahwa bilamana pemerintahan Indonesia akhirnya pergi, kita harus mengahadapi pemerintah Papua Barat, yang akan melanjutkan misi dan tugas perkosaan, penganiayaan, intimidasi, exploitasi sumberdaya alam dan manusia, penghilangan orang-orang penting, peracunan, pemenjaraan, dll. dan hal-hal ini akan lebih parah jikalau dijalankan oleh pemerintah Papua terhadap orang-orangnya sendiri. Akan lebih biadab daripada yang ada karena masyarakat akan berpesta tetapi pesta untuk siap mati dalam keadaan lebih buruh lagi karena orang sesuku dan sebangsa sendiri melakukan aksi pembunuhan. Tegah sekali bunyinya, tetapi itu pasti akan terjadi.
2. Kita tidak perlu optimistik dengan pemerintahan kita sendiri karena tetangga terdekat Papua Niugini telah terus terang berbicara kepada kita bahwa ketegangan dan penganiayaan itu masih akan tetapi ada. Beberapa gunung yang belum menjadi lembah akan dipercepat. Beberapa pohon yang masih menjadi tempat lindungan flora dan fauna serta masyarakat pribumi akan menjadi kota-kota dengan jalan beraspal dan rumah berdinding beton. Beberapa jalan yang belum dibangun akan menjadi prioritas lima tahun pertama. Beberapa suku yang belum dijangkau oleh barat dengan agama dan konsep hidup mereka akan secepatnya dijangkau. Pendek kata, "Semua yang hidup akan mati, dan akan mati karena dimatikan/dibunuh." Siapa yang akan membunuh? Tidak lain. Orang-orangnya sudah ada di situ. Mereka itu perusahaan-perusahaan, badan-badan bantuan, wadah-wadah agamawi, dll. yang secara langsung menjadi perpanjangan tangan dan kaki dari negara-negara adikuasa yang sampai saat ini melihat
Papua Barat sebagai lahan subur untuk exploitasi.
3. Kalau kita lihat peta dunia, Papua Barat adalah satu dari sedikitnya tiga tempat di dunia yang sumberdaya alam dan manusianya belum dikelola/ dirubah secara berarti oleh penguasa "dunia barat." Di dunia ini ada konsep: "Semua manusia di dunia ini harus menjadi sama dengan orang barat dan pola barat harus diterapkan bagi semua manusia dan pemerintah, yaitu "demokrasi". Mereka sedang berusaha menjadikan dunia ini menjadi:
Satu dalam sistem pemerintahan, bahkan satu pemerintah saja yang mengatasi semua yang lain;
Satu dalam bahasa, Bhs. Inggris;
Satu dalam agama; kemungkinan besar beraliran Kristen, atau bersahabat dengan Kekristenan;
Satu ras;
Satu pikiran dan perasaan. Pikiran itu seperti ini: Pembangunan itu bagus, tebang kayu itu perlu, bunuh orang itu wajib untuk keamanan, dll. dll.
1. Untuk itu mereka akan melakukan semua hal yang dapat mereka perbuat. Mereka akan menempuh jalan, bahkan dengan penumpahan darah seperti yang kita lihat di Timor Timor dan the Balkans. Semua ini bukan kebetulan, semua adalah di bahwa rancangan yang matang dan jauh-jauh hari. Di Papua Barat, mereka sudah ada bersama kita. Mereka sedang tidur dan makan bersama kita. Mereka sedang ikut rapat-rapat dengan kita. Mereka itu akan mengatakan, "Mari kasih lehermu, saya haus darah dan lapar daging sekian bulan setelah Timor Timur!"
2. Tujuan utama mereka adalah ini:
Penambangan di Tembagapura harus berlanjut tanpa halangan apapun, karena bila itu dihalangi, ekonomi barat akan dipengaruhi secara berarti;
Penebangan kayu harus berjalan karena dunia barat sudah tidak punya pohon-pohon lagi untuk membuat kertas, membuat perkakas rumah, membangun rumah, dll.
Pembangunan jalan raya, pembangunan dam di Mamberamo harus jalan karena badan-badan dunia harus membawa keluar semua yang ada di Papua Barat, tanpa meninggalkan ampas sedikitpun.
1. Kita perlu sadari bahwa persoalan kita di Papua Barat sebenarnya tidak diciptakan oleh Jakarta saja, tetapi oleh negeri-negeri jauh. Merekalah yang duduk bersantai, makan dan tidur nyenyak. Sementara prajurit Indonesia dibayar untuk membunuh orang Papua Barat demi kepentingan mensuplai kebutuhan dan mempertahankan kenyamanan di negeri-negeri jauh tadi. Di sinilah kebodohan Jakarta. Jakarta sudah tidak pekah dan tidak lihai dalam melihat dirinya dipermainkan sebagai puppet (boneka) interest barat sejak Pemerintah Orde Baru. Sampai saat ini sudah nyata-nyata dunia luar mencampuri urusan dalam negeri Jakarta. Ini aneh tapi nyata. Apa yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang dididik sebagai intelektual-intelektuan itu? Mereka sudah dikontrol oleh Pusat Pengontrolan Otak dan Pikiran di negara jauh, yang mengontrol mereka dengan "remote control". Seperti anda dapat mengontrol channel televisi atau putar video dari jauh, demikian pengontrolan itu sedang
terjadi. Ini mimpi? Sudah nyata, saudara-sauradaku.
2. Oleh karena itu, kita harus lihai untuk melihat kenyataan masyarakat Papua dan berusaha menolong rakyat, bukan memuaskan hati dan pikiran para perampok dan pemerkosa hak rakyat itu. Kita harus berpihak pada diri kita sendiri. Kita jangan melakukan aksi "suicide" (bunuh diri sendiri) dengan langkah yang dapat kita ambil hari ini. Kita harus mencapai tujuan kita: "Menyelamatkan manusia, alam Papua dan segala isinya", bukan sebaliknya.
B. KONSEP KASAR "PEMERINTAH PAPUA YANG MEMIHAK PADA RAKYAT"
1. Konsep dan bentuk "negara" dan "pemerintahan" adalah sahabat dekat, seperti ipar dan mantu dengan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan, exploitasi, dan perusakan lingkungan (rumah rakyat Papua) seperti yang sudah sedang berlangsung sejak Belanda dan Jerman menginjakkan kai mereka di Pulau kita ratusan tahun lalu. Karena itu, sebenarnya apa yang terjadi sekarang adalah "rancangan pembangunan pemerintahan ala barat" yang di dalamnya dunia barat akan terus dan meneruskan exploitasi sumberdaya manusia dan tanah kita.
2. Sehubungan dengan no. 1 di atas, saya mau sampaikan posisi yang harus kita ambil bahwa menciptakan sebuah "pemerintah ala barat" mengantikan "pemerintah ala barat bernama Indonesia" adalah suatu tindakan yang paling keliru. Hal ini tidak akan mengakhiri penderitaan rakyat. Barangkali akan memperlahan proses eksplotasi dan akan menghentikan beberapa hal, tetapi percayalah, itu tidak akan menyelesaikan masalah-masalah hakiki yang sedang terjadi, khususnya hak asasi manusia dan perusakan alam dan tanah.
3. Ada pihak yang menyarankan agar semua wilayah-wilayah Indonesia dibentuk federasi atau diberikan otonomi luas di bawah Indonesia dan kita perlu membangun demokrasi di Indonesia. Kalau ini yang kita pilih, maka itu sesuatu yang mustahil. Jakarta sendiri telah ‘corrupt’. Orang-orangnya sudah dikontrol dari tangan besi di luar wilayah Indonesia. Mereka sudah mesra satu sama lain selama pemerintah Orde Baru, dan pasti, "Kemesraan itu tidak tega dibiarkan berlalu." Demi emas, perak, pohon, minyak, dll. di Papua Barat, Jakarta akan dibius, biar Megawati sekalipun, mereka sudah nampak terbius, dan setahun lagi mereka sudah akan tak sadar apa yang sedang mereka buat. Mereka sudah akan lupa apa yang mereka telah katakan dalam kampanye-kampanye mereka selama 30 tahun lebih. Itu bukan Mega sendiri, itulah pola demokrasi barat. "Tidak masalah kalau anda memenuhi janji atau tidak, yang penting sekarang adalah memenangkan suara!" Karena itu, jangan heran kalau
Megawati dan Gus Dur membiarkan bahkan mendukng pembunuhan orang Papua Barat tahun depan.
4. Ada tegangan yang cukup berarti antara "Pola Barat" yang sudah sedang diekspose kepada kita, dan "Pola Pribumi" yang sudah lahir dan ada selama berabad-abad di tanah Papua. Sebanarnya Jakarta sudah punya "Pola Pribumi", tetapi itu dihancurkan, dan itu kerugian mereka sendiri. Mereka sesali atau tidak, itu urusan mereka. Dari kesalahan-kesalaahn ini, kita harus lebih peka dan pandai mengantisipasi diri. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sudah jelas, maka kita lebih bodoh lagi daripada Jakarta.
5. Untuk menengahi tegangan ini, kita perlu pikirkan sebuah pemerintahan di Papua Barat dengan nama, "Pemerintahan Demokrasi Kesukuan", bukan demokrasi federal atau demokrasi terpimpin, seperti diperdebatkan di Jakarta dan di dunia liberal pada umumnya. Demokrasi Kesukuan (Tribal Democracy) ini memiliki ciri-ciri seperti berikut.
B. KONSEP DEMOKRAIS SUKU/ADAT
1. Bentuk Pemerintahan: Demokrasi Kesukuan
2. Kedudukan setiap suku dalam Demokrasi Kesukuan. Setiap suku, entah itu suku kecil atau besar, suku primitif atau modern, suku maju atau ketinggalan jaman, suku berpendidikan tingga atau buta huruf, semua akan memiliki STATUS SAMA DAN SEJAJAR di dalam Dewan Adat mereka masing-masing. Mereka akan memerintah di dalam suku mereka masing-masing tanpa ada gangguan ata campur tangan dari suku lain (suku tetangga sekalipun). Misalnya, bila Masyarakat Bade di Mamberamo belum dapat berbahasa Inggris, orang Lani tidak usah usik dan pergi kesana menginjili, mendidik, membawa bantuan dana, atau apapun ke sana. Sama sekali bukan urusan suku lain. Tentu saja, Kepala Suku Bade akan diundang atau masyarakat Bade akan datang ke suku-suku lain untuk melihat dan belajar di suku-suku lain, tetapi keputusan untuk membangun suku mereka itu tergauntung mereka sendiri. Tidak ada suku lain manapun yang punya hak memberikan perintah kepada mereka. Tidak ada orang dari suku lain
manapun, kulit manapun yang ada di sana bertindak sebagai "para nabi" atau "para rasul" suku Bade. Mereka akan maju dalam tenggang waktu dan kecepatan mereka sendiri, yang pasti adalah mereka akan maju ke arah tertentu sesuai kemauan mereka.
3. Pengelolaan urusan suku: Setiap suku akan mengorganisir masyarakat dan kampung-kampung mereka sendiri-sendiri. Tidak dibutuhkan suku lain ata suku-suku tertentu yang menganggap diri terdidik, berpendidikan, "suku elit" datang dan mengekspose keahlian atau pengetahuan atau gelar kependidikan mereka dan menganggap remeh sesama manusia dan sebangsa sendiri. Semua suku memperlakukan sesama suku sebagai sederajat dan setara. Dengan kata lain, Papua Barat sebagai suatu suku/masyarakat, kita tidak perlu ciptakan suatu elit politisi atau politik bagi kita. Bahayanya adalah para elit politisi itu akan mudah dipakai oleh penjilat darah, yang tidak berperasaan manusiawi tetapi yang lebih mementingkan keuntungan, yang tidak tahu-menahu dengan manusia Papua dan yang tidak berberasaan kasih kepada orang Papua.
4. Penanganan ekonomi: Secara ekonomi, satu suku akan 100% (sepenuhnya) bertanggungjawab atas pengelolaan semua sumberdaya yang dimiliki. Tidak perlu kita ciptakan system di mana satu pihak merencanakan pembangunan, penebangan kayu, pengambilan hasil bumi, dll. lalu datang memberikan perintah untuk setujui dan pindah, dll. dll. seperti yang terjadi sekarang. Kalau gunung mau dijadikan lembah seperti yang terjadi di Timika, maka itu tanggungjawab dan keputusan lima suku yang ada di sana. Kalau danau mau dipenuhi tanah untuk pemukiman, itu urusan suku yang memiliki danau itu. Kalau sungai mau dijadikan dam (seperti di Mamberamo sekarang), itu semuanya tergantung pada suku-suku yang bersangkut dengan kegiatan itu. Tentu suku-suku lain dapat menyampaikan saran dan pendapat, tetapi bukan keputusan.
5. Administrasi Pemerintahan: Adminstrasi pemerintahan perlu dipusatkan di kantor yang disebut Kantor Pusat Administrasi (KPA), yang lebih masuk akan kalau berpusat di tengah-tengah wilayah Papua Barat akan menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan pengetikan ke komputer, pemroyekan keputusan, dan dokumentasi. KPA adalah tempat di mana orang terdidik (berpendidikan) Papua Barat bertempat. Mereka tidak untuk membuat keputusan, tetapi untuk mendengarkan pendapat dan usulan para kepala suku mereka, dan kalau perlu memberikan masukan-masukan, untuk memformulastikan isi hati dan usulan agar dapat disajikan kepada dunia internasional dan supaya dipahami umum. Staff KPA akan dipilih oleh setiap suku untuk mewakili mereka di KPA. Setiap keputusan akan dibuat setiap suku dan diserahkan wakil mereka di KPA untuk pemantapan.
6. Pimpinan Pemerintahan: KPA akan dikepalai oleh seorang Kepala Kantor bersama Sekretaris dan Bendahara serta didampingi oleh para ahli dan spesialis urusan khusus. Tugas administrasi perkantoran akan dikepalai oleh Kepala Kantor dan Kepala Kantor akan diganti secara bergilir sesuai aturan main yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kami tidak perlu punya Presiden atau Perdana Menteri atau DPR, dll. dll. Kami sebagai orang yang hidup dalam suku sudah memiliki "Pimpinan Adat/Suku" Kalau dunia barat ingin sebuah pemerintah maka, itulah Pemerintahan Adat. Kalau mereka ingin "democracy" maka, itulah "Demokrasi Kesukuan/ Tribal Democracy."
7. Suku-suku dan kepala-kepala suku: Papua Barat memiliki sekitar 245 suku. Itu berarti hal yang sangat wajar kalau Pemerintahan Papua Barat memiliki 245 Kepala Suku sebagai pimpinan pemerintahan suku. Kemudian barangkali sedikitnya dua orang dari setiap suku mewakili suku mereka dan bekerja di KPA (jadi 2 X 245 staff administrasi di KPA) ditambah dengan para akademisi, ahli dan tenaga spesialis.
Kepala-kepala suku ini akan dibantu oleh beberapa pimpinan, sepeti: Kepala Perang, Kepala Kebun, Kepala Makan, Kepala Kebun, dll.dll. seperti yang sudah ada dalam setiap suku. Kepemimpinan adat Papua tidak kekurangan apapun juga sama sekali. Semua komponen lengkap, tinggal diakui dan ditegakkan.
Cuma, di wilayah pantai akan menerapakan pola ondoafi dan ondofolo, tetapi di pegunungan akan menerapkan pola biasa seperti yanga ada sekarang di mana ada kepala perang, kepala kebun, dll.
Tidak ada demokrasi yang "dari surga" di dunia ini. Tidak ada pemerintahan yang memiliki "Alkitab" sebagai standard pemerintahan. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, sistem pemerintahan adatpun tidak sempurna, tetapi itu tidak berarti sistem barat harus menggantikannya. Semuanya mencirikan dan milik setiap orang yang mendiami wilayah geografis dan politik tertentu. Oleh karena itu, sistem demokrasi barat tidak harus dipaksakan di tanah Papua yang hidup dalam suku-suku untuk HARUS diterapkan. Ini sama dengan isu kekristenan di mana dikatakan, "Hanya ada satu-satunya jalan ke sorga!" Demikian pula sekarang isu "Hanya ada satu-satunya jalan ke demorasi!" Ini perlu kita cermati.
1. Hubungan antarabangsa: Pasti orang Papua perlu perwakilannya di badan-badan internasional seperti UN dll. Juga pasti kita perlu ada wakil-wakil di negara lain. Oleh karena itu, yang ideal adalah masing-masing suku yang bersangkutan dengan negara-negara tertentu mewakilkan wakilnya ke negara-negara terkait. Misalnya, bila masayarakat Mee punya kontrak penambangan dengan Freeport yang bermarkas di New Orleans, Amerika Serikat, maka perwakilan atas nama Papua Barat perlu diwakili oleh suku Mee di Amerika Serikat. Bila beberapa suku terlibat, maka suku-suku yang terkait perlu menyelenggarakan rapat untuk mengigim utusan mereka. Itu bukan sebagai duta besar, tetapi wakil rakyat Papua yang diwakili oleh satu atau beberapa suku.
Sedangkan KPA akan menyelenggarakan tugas administrasi berkaitan dengan hubungan-hubungan ini karena KPA akan memiliki para staff ahli dll. dll.
2. Pembagian kekayaan alam: Kalau beberapa wilayah secara alamiah memiliki kekayaan lebih dari pada suku-suku lain seperti lima suku saja yang berada di wilayah Timika, dan ratusan suku lainnya tidak, maka perlu diketahui bahwa:
Pada prinsipnya, kita bukan masyarakat yang mementingkan diri sendiri seperit yang nampak di dunia barat. Kita lebih mengutamakan rakyat/masyarakat dari pada diri sendiri. Secara alamiah, itu pasti bahwa suku-suku yang memiliki lebih banyak akan membagikan kepada suku-suku yang tidak memiliki;
Suku-suku yang tersangkut akan menyelenggarakan rapat secara terpisah untuk mengatur semua yang dapat diperbuat. Setelah itu, dalam rapat umum, kesemua suku menyampaikan keputusan mereka dan dibuat keputusan umum untuk diterapkan;
Keputusan akhir ini akan dikelola oleh KPA untuk selanjutnya dijual kepada investor;
Dalam keputusan itu harus dinyatakan pula berapa besar hasil bumi yang mereka mau berikan kepada suku-suku lain di seluruh Papua Barat, secara proportsional. Secara orang Papua, kita tahu persis bahwa sebenarnya tidak ada ketamakan dalam jiwa orang Papua sebagai orang suku. Ketamakan dan monopoli adalah konsep dan praktek barat dan peradaban modern. Kita pasti akan mengatakan "We share what we have!" "Kita nikmati bersama apa yang kita miliki sekarang."
1. Hubungan dengan investor luar: Kalau hal no. 8 ini terjadi, maka semua urusan kontrak, investasi, rencana pembangunan, dll. yang berkaitan dengan pihak swasta atau pemerintah luar akan di bahas oleh setiap suku yang tersangkut dan dikemukakan dalam rapat antara suku yang tersangkut untuk mengambil keputusan. Semua suku punya hak veto yang sama. Misalnya, bila Dam Mamberamo dibangun, dan untuk itu perlu jalan yang tembus tanah suku-suku di Arso, Genyem, dll. maka setiap suku yang tanahnya diambil untuk jalan harus memberikan pendapat, apakah mereka menolak atau menerima, dan kalau itu ditolak, tidak ada pihak manapun yang dapat memaksan mereka untuk setujui, hanya demi Dam Memberamo.
2. Law and Order (Hukum dan Perturan): Hukum adat akan dipegang teguh. Seperti yang terjadi sekarang, setiap suku punya norma perilaku. Juga, karena kita semua orang Papua, kita sudah memiliki hukum dan aturan main yang serupa. Yang perlu kita buat adalah agar suku-suku tetangga memiliki dan memahami aturan main suku tertentu. Tidak ada dan tidak perlu ada hukum nasional yang biasanya membantu penguasan dan orang asing untuk memakainya dan mengeksploitasi rakyat dan alam semesta.
3. Angkatan Bersenjata dan Keamanan: Masyarakat adat tidak mengenal angkatan bersenjata. Konsep perpisahan pihak legistatif (mereka yang mencetak hukum), judikatif (mereka yang menegakkan hukum) dan eksekutif (mereka yang menjalankan aturan/hukum) dan hankam (mereka yang membantu penegakkan hukum dan keamanan) adalah konsep barat yang tidak cocok dengan masyarakat dan pemerintahan adat Papua maupun pemeritahan adat di seluruh dunia. Pemerintahan adat mengenal angkatan bersenjata adalah semua lelaki yang lahir ke dalam suku itu. Semua lelaki dan beberapa wanita yang ingin bergabung adalah hak mereka. Kalau perempuan mau jadi anggota angkatan bersenjata suatu suku tertentu, itu akan diatur oleh orang tua wanita itu, atau kalau itu ibu rumah tangga, maka diatur di dalam rumah tangga dan disampaikan kepada kepala suku (kepala perang)
B. KEUNTUNGAN DAN PERMASALAH DALAM SISTEM INI
1. Keuntungan
Keuntungan dari memiliki "Demokrasi Kesukuan" adalah bahwa:
Resiko-resiko perencanaan di kantor pusat dan memaksakan penebangan kayu dan eksplotasi sumberdaya alam dan lingkugan hampir akan lenyap;
Rasa kecurigaan-kecurigaan antara satu suku dan lain akan ditiadakan;
Satu atau beberapa suku tertentu tidak akan mendapatkan peluang untuk menjadi elit politik dan menjadi pemusnah alam dan manusia Papua;
Perang suku akan ditiadakan. Inilah yang menjadi kekuatiran sekarang di dunia barat. Mereka melihat negara-negara di Afrika dan Papua Nugini dan mereka katakan, "Orang yang hidup dengan suku-suku tidak baik kalau punya pemerintahan sendiri karena mereka akan perang suku!" Yang benar, ini terjadi karena apa? Karena mereka memaksa menerapkan "demorasi barat" yang tidak cocok dengan masyarakat suku seperti kita. Sama dengan orang Islam disuruh makan daging babi, dan kalau mereka tolak atau kalau tidak diterima, mereka dicap sebagai primitif atau tidak benar. Setipa agama, setiap bangsa, setiap suku punya sistem pemerintahannya. Persoalan hanya muncul saat pola barat dianggap sempurna bagi semua manusia di dunia ini.
Kita akan hidup dalam hubungan yang baik dengan sesama suku, antara suku dan juga dengan dunia internasional dan dengan alam semesta.
Pola ini benar-benar mewakili adat dan kenyataan hidup orang Papua. Ide ini jarang dibicarakan karena dianggap tak bisa, tetapi sebenarnya ini pemecahan yang tepat.
1. Persoalan dalam sistem ini
Kita sudah di"brain-washed" (diracuni) oleh kapitalis barat dengan pandangan bahwa kemerdekaan berarti presiden, menteri, gubernur, duta besar, dll. dll, sehingga barangkali usulan ini dilihat lucu. Padalah sitem mereka membantu mereka untuk terus merusak dunia ini.
Kita sudah punya rencana dengan kabinet segala macam, sehingga ide ini akan dianggap aneh dan tak mungkin diterapkan.
Dunia barat yang kapitalis itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mematikan ide ini. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka dapat berbuat, bahkan dengan membunuh orang yang datang dengan ide seperti ini. Itu pasti. Itu mereka telah perbuat di seluruh dunia. Ini bukan rahasia lagi. Dunia barat akan mendekati, mempromosikan dan membantu orang Papua yang akhirnya bisa memberikan peluang-peluang kepada kapitalis barat untuk terus mengangkut keluar semua harta orang Papua dan bila perlu membunuh masyarakat Papua dengan tangan dan senjata Papua sendiri.
Dunia barat akan menciptakan perang antar suku dan memperburuk situasi dan akhirnya mereka akan bilang: "Demokrasi Kesukuan" tidak baik, mari kita bentuk pemerintahan yang demokratis, yang akhirnya akan menguntungkan mereka sendiri.
B. USULAN PENUTUP
1. Setiap kepala suku di Papua Barat perlu mengklaim kepemimpinan mereka dari tangan politisi dan pimpinan-pimpinan lain yang dimasukkan dari luar mereka;
2. Setiap kepala suku di Papua Barat perlu berhati besar dan merangkul pemuda dan kaum intelektual Papua Barat untuk mengarahkan dan memimpin pergerakan menuju kehidupan yang sesuai dengan adat dan kepercayaan orang Papua Barat;
3. Setiap kepala suku Papua Barat perlu melakukan rapat-rapat rutin dan komunikasi terbuka sejak dini agar kekosongan ini tidak dipakai oleh para "pelacur politik" di Jakarta maupun di tanah kita sendiri untuk memainkan kita.
4. Para intelektual dan "elit politik" Papua Barat perlu menyadari bahwa kita pada dasarnya adalah orang Papua dan kita punya suku. Kita masyarakat suku, bukan masyarakat dalam peradaban modern. Kita manusia modern dalam suku kita sendiri. Kita tidak perlu terbius oleh ilmu, pengetahuan, teori, pola, sistem dan keahlian dunia luar yang di luarnya nampak menggiurkan, tetapi sebenarnya hampa di dalamnya.
5. Mari kita lanjutkan Dialog Nasional II yang diatur oleh FORERI dan PGI yang memberi peluang kepada Pimpinan Adat Papua Barat untuk melanjutkan dialog dan agar dialog tidak diblok oleh para pemanfaat peluang (opportunists) di Jakarta dan di Papua sendiri.
Ini suara pribadi, tetapi saya percaya semua orang suku Papua punya hati untuk hidup seperti ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar